Analisis hukum Islam terhadap penerapan kaidah “Tassarruf al-Imam ‘ala al-Ra'iyyah Manutun bi al-Maslahah” pada putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang pemberian dispensasi nikah

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah “Tas}arruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manu>t}un bi al-mas}lah}ah” Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Penerapan kaidah “Tas}arruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manu>t}un bi al-mas}lah}ah” Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah “Tas}arruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manu>t}un bi al-mas}lah}ah” Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang terkait berupa paparan sebuah kalimat bukan angket. Data yang diperoleh diuraikan menggunakan teknis deskriptif analisis sehingga dapat dianalisis semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan pemberian dispensasi nikah menunjukan lebih mas{lahah, karena , jika tidak dikabulkan maka akan berdampak dengan kemaslahatan yang ada yaitu akan menimbulkan kekhawatiran seperti perbuatan zina maupun perbuatan yang dilarang oleh agama. maka dari itu analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah “Tas}arruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manu>t}un bi al-mas}lah}ah” pada putusan tersebut sudah sesuai dengan teori mas{lahah yakni dalam kategori mas{lahah mursalah, karena perkara dispensasi nikah ini tidak didukung oleh syara’ dan tidakpula dibatalkan/ditolak syara’, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits). Pengambilan hukum dengan tujuan mendapatkan maslahah bagi masyarakat inilah yang diharapkan dari adanya seorang pemimpin yang ideal dan sudah patutnya untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan putusan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diharapkan aparat penegak hukum (hakim) senantiasa menegakan hukum sesuai peraturan dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam menegakan hukum sebagaimana mestinya dan disamping itu juga supaya lebih memahami pertimbangan-pertimbangan kebijakan terutama dalam penerapan kaidah fiqh dalam sebuah putusan